Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Rapat tersebut dihadiri langsung Wakil Jaksa Agung RI, Sunarta. Dalam rapat itu, Anggota Komisi I DPR RI, Nasir Djamil menyoroti dana intelijen Kejaksaan RI yang minim.
Akibatnya, banyak buronan yang masih belum kunjung ditangkap korps Adhyaksa. "Ini soal dana intelijen Pak Wajak. Banyak yang menjadi DPO, yang sudah inkrah lalu dia melarikan diri, tidak nampak batang hidungnya, sehingga perlu dicari. Tapi anggaran untuk mencari itu sangat minim," kata Nasir dalam rapat kerja tersebut. Akibatnya, kata Nasir, banyak buronan yang masih belum diketahui keberadaannya.
Ledakan Keras di Pusat Tel Aviv, Belasan Tentara Israel Roboh Dalam Sehari di Front Gaza Lebanon Halaman 4 Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 72 73 Kurikulum Merdeka, Kegiatan 3: Unsur Cerpen Halaman all Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Halaman 117 119 Kurikulum Merdeka: Penilaian Pengetahuan Bab 4 Halaman all
Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Halaman 80 81 82 83 Kurikulum Merdeka: Penilaian Pengetahuan Bab 3 Halaman 4 Dr Zaidul Akbar Ungkap Ramuan Herbal Untuk Hancurkan Batu Ginjal, Cukup Direbus Serambinews.com Bahkan, ia menyebut aparat intelijen banyak yang berharap buronan itu secara sadar menyerahkan diri.
"Sehingga para aparat di intelijen ya berdoa aja, supaya dia bosan menyembunyikan diri lalu dia balik menyerahkan diri. Bahkan kadang kadang ditangkapnya itu dalam waktu yang sangat lama, bahkan barangkali ada kebetulan saja, wah ada dia disitu lalu ditangkap," katanya. Nasir menjelaskan masalah ini harus cepat dicari penyelesaiannya. Sebab, banyaknya para tersangka yang masih buron akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang berdampak persepsi buruk di masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wakil Jaksa Agung RI, Sunarta mengungkap dana intelijen yang dimiliki Kejaksaan RI. Tercatat, anggaran bidang intelijen pusat dan daerah yang diusulkan pada tahun depan sebesar Rp 136,444,379,000. Dari anggaran itu, kata Sunarta, anggaran untuk menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) hanya mencukupi untuk menangkap 50 buronan dalam setahun. "Memang anggaran untuk DPO itu 1 tahun sekitar 50 untuk menangkapnya. 50 person yang harus ditangkap. Jadi dilihatnya dari berapa terpidana yang harus ditangkap," ungkapnya.
Namun begitu, Sunarta pun mengaku pihaknya juga mencari jalan lain untuk bisa bekerja secara lebih efisien. Yakni, mereka mengedepankan peralatan canggih untuk menangkap buronan. "Karena di dalam itu AMC dengan alat yang canggih, yang mobile, maka itu ada pengehematan penghematan. Seperti tadi di jelaskan ada kebetulan ditemu dan ditangkap tanpa biaya jadi dengan demikian maka ada penghematan penghematan," jelasnya. Lebih lanjut, Sunarta pun mengaku pihaknya sudah melakukan pembuktian tersebut. Hasilnya, anggaran yang seharusnya untuk menangkap seorang buronan bisa dipakai untuk 3 orang penangkapan.
"Bisa misalnya yang 1 orang yang anggaran untuk 1 orang bisa untuk menangkap 2 atau 3. Zaman saya jamimtel itu bisa nangkap 200 lebih," pungkasnya.
