Anggota DPR Ini Curhat Habis Rp20 M hingga Punya Utang, Usul Pemilu Digelar 10 Tahun Sekali

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengaku menghabiskan uang sekitar Rp20 miliar untuk menjadi anggota legislator pada Pemilu 2024 kemarin. "Mohon maaf, rata rata kita bukan sedikit menghabiskan uang, minimal Rp20 miliar ke atas. Enggak ada yang sampai Rp 10 miliar," kata Muslim dalam rapat Baleg di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Menurut Muslim, semua calon legislator rata rata memiliki hutang lantaran banyaknya uang yang digunakan selama Pemilu.
"Nih, kami masing masing meninggalkan utang nih semua. Jujur, saya sampaikan," ujarnya. Karenanya, dia mengusulkan agar Pemilu bisa digelar setiap 10 tahun sekali, bukan lima tahun sekali seperti saat ini. Muslim menjelaskan, usulan itu merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili pandangan NasDem.
"Tidak salah kan kalau 10 tahun sekali. Ini usulan pribadi lho, bukan NasDem," ungkapnya. Ledakan Keras di Pusat Tel Aviv, Belasan Tentara Israel Roboh Dalam Sehari di Front Gaza Lebanon Halaman 4 Asal Usul Lily Anak Raffi Ahmad Terbongkar, Ada Hubungan dengan Ridwan Kamil, Nagita Akhirnya Ngaku Sripoku.com
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Halaman 72 73 Kurikulum Merdeka, Kegiatan 3: Unsur Cerpen Halaman all Program Petani Milenial Bergaji Rp 10 Juta, Petani Muda Tapin Ini Semangat Kembangkan Hidroponik Banjarmasinpost.co.id Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Halaman 117 119 Kurikulum Merdeka: Penilaian Pengetahuan Bab 4 Halaman all
Kunci Jawaban PAI Kelas 10 Halaman 80 81 82 83 Kurikulum Merdeka: Penilaian Pengetahuan Bab 3 Halaman 4 Cek Update Harga Emas Antam Hari Ini: Stabil Tanpa Perubahan Serambinews.com Anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Aceh I ini berpendapat, usulan Pemilu digelar setiap 10 tahun sekali layak untuk dipertimbangkan.
"Saya berharap apa salahnya pemilu ini barangkali 10 tahun sekali, ya kan," ujar Muslim. Muslim menilai, rentang waktu Pemilu yang selama ini digelar, yakni setiap 5 tahun sekali terlalu singkat. "Karena untuk 5 tahun ini pimpinan, kita ini 2025, 2026 itu sudah dekat, 2027 kita sudah mulai Pemilu lagi. Jadi enggak akan mungkin bisa kita kembalikan dana (kampanye) ini kalau sistemnya begini," tegasnya.