Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih periode selanjutnya yakni Prabowo Subianto, memberikan pesan khusus kepada Bahlil Lahadalia usai dirinya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Hal ini diungkapkan Bahlil saat dirinya menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri ESDM, bersama Arifin Tasrif, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, (19/8/2024). Bahlil mengungkapkan, pihaknya diminta melanjutkan pekerjaan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, khususnya membenahi produksi dan lifting minyak di Tanah Air.
Terutama, mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian Wilayah Kerja migas potensial yang menganggur (idle). "Saya hanya fokus pada sisa waktu ini, perintah Bapak Presiden Jokowi dan Pak Presiden Prabowo, tadi saya sowan ke beliau, adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Arifin," ucap Bahlil. "(Salah satunya) terkait dengan optimalisasi lifting minyak kita terhadap sumur sumur idle, yang sudah diberikan oleh SKK Migas," sambungnya.
Untuk itu, dirinya akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan stakeholder terkait. Mulai dari Satuan Khusus Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), hingga perusahaan migas seperti Pertamina. Bahlil mengungkapkan, pihaknya akan membuat kebijakan baru apabila permasalahan lifting migas disebabkan oleh regulasi. "Jadi, Ibu Dirut Pertamina, kita harus bicara detail. Karena lifting kita turun terus, konsumsi naik, impor terus, barang kita ada," beber Bahlil.
"Kalau itu persoalannya di regulasi, kita harus ubah. Sweetener apa yang harus Negara berikan agar kita kompetitif," pungkasnya. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian Wilayah Kerja migas potensial yang menganggur (idle). Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto mengungkapkan, dorongan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk optimalisasi produksi migas. Adapun kriteria bagian Wilayah Kerja (WK) migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke 1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut turut.
"Terhadap bagian Wilayah Kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan," ungkap Ariana dalam pernyataannya, Minggu (7/7/2024). "Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," sambungnya.
